Kemenko Perekonomian Dorong Petani Madiun Kembangkan Hortikultura

Para kepala daerah mendengarkan pemaparan materi dalam focus group discussion (FGD) dengan tema "Pengembangan Hortikultura untuk Peningkatan Ekspor dan Ekonomi Daerah" di Hotel Aston Madiun, Senin (12/8/2019). - (Istimewa/Pemkot Madiun)
13 Agustus 2019 12:05 WIB Abdul Jalil Madiun Share :

Madiunpos.com, MADIUN -- Para petani di Madiun Raya diarahkan untuk mengembangkan produk pertaniannya di subsektor hortikultura. Secara ekonomi, produk pertanian hortikultura ini memiliki potensi pasar yang masih terbuka lebar baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, dalam focus group discussion (FGD) bertema "Pengembangan Hortikultura untuk Peningkatan Ekspor dan Ekonomi Daerah" di Hotel Aston Madiun, Senin (12/8/2019). Sejumlah kepala daerah dari 13 kabupaten/kota di Indonesia mengikuti acara itu termasuk dari Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, hingga Kabupaten Nganjuk. 

Susiwijono menyampaikan komoditas hortikultura masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Data menyebutkan buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi pendapatan domestik bruto (PDB) hortikultura tertinggi dengan rata-rata sebesar 54,7% dari pendapatan domestik bruto (PDB) hortikultura. 

Meski memiliki prospek cukup cerah, kata dia, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan hortikultura seperti lemahnya sumbet daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani, terbatasnya modal, kurangnya pendampingan dan inovasi teknologi, rendahnya daya saing, hingga kurangnya akses pasar. 

"Solusinya, perlu ada kerja sama kemitraan yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran di dalam negeri maupun ekspor. Supaya petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh, dan bisa bersaing di pasar global," kata dia. 

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor guna mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan. Untuk mendorong ekspor, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor serta memberikan kemudahan pelayanan dan pembiayaan ekspor. 

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan produk-produk yang mempunyai daya saing dan potensi ekspor tinggi. Tidak hanya produk-produk hasil pertanian, namun juga produk hortikultura yang bernilai tinggi. 

"FGD ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan peninjauan bersama Menko Perekonomian ke perkebunan dan pabrik PT Great Giant Pineapple (GGP) di Lampung Tengah pada 26 Juli 2019. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mendorong ekspor produk hortikultura terutama pisang dan nanas yang sudah diekspor ke 65 negara di seluruh dunia," jelas dia. 

Pemerintah dalam hal ini ingin mereplikasi keberhasilan Pemkab Lampung Tengah dalam pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas melalui kerja sama kemitraan yang dibangun oleh PT GGP dengan petani. 

Pada tahap awal, pemerintah akan mengembangkan komoditas hortikultura khususnya pisang secara klaster melalui pola kerja sama kemitraan dengan para petani di 13 kabupaten/kota di Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau. 

"Untuk mendukung hal tersebut, Kemenko Perekonomian akan mendorong pengembangan hortikultura sebagai program prioritas nasional dengan tujuan utama meningkatkan ekspor, mendorong perekonomian daerah, serta kesejahteraan petani," jelas Sesmenko. 

Lebih lanjut, Susiwijono menyampaikan setelah nantinya program hortikultura ini menjadi program prioritas nasional. Kemenko Perekonomian akan mengoordinasi melalui integrasi kebijakan yaitu penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan melalui program reforma agraria, peningkatan produksi mutu dan daya saing produk hortikultura, peningkatan akses pembiayaan petani melalui kredit usaha rakyat (KUR), peningkatan akses pasar melalui e-commerce dan program kemitraan ekonomi umat, penyediaan dukungan sistem logistik, pembangunan infrastruktur transport yang menghubungkan kawasan produksi, dan dukungan kebijalan tarif dan diplomasi perdagangan internasional. 

Dalam konsep pengembangan ini, pemerintah daerah juga akan mendukung dengan cara menyediakan lahan, menguatkan kelembagaan petani dan membangun koperasi, memberikan dukungan akses pembiayaan dan bantuan sarana produksi, serta membantu mendampingi kepada petani.