3 Kades Baru di Ponorogo Hasil Pilkades 2019 Tak Dilantik, Kenapa?

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. (Istimewa/Pemkab Ponorogo)
21 Juni 2019 21:05 WIB Abdul Jalil Madiun Share :

Madiunpos.com, PONOROGO -- Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Ipong Muchlissoni, telah melantik 195 kepala desa baru hasil Pilkades serentak tahun 2019. Namun, ada tiga kades baru yang tidak dilantik karena meninggal dunia dan masih ada sengketa.

Dua kades baru yang tidak ikut dilantik karena meninggal dunia yaitu Kades Bondrang, Kecamatan Sawoo, dan Kades Koripan, Kecamatan Bungkal. Sedangkan satu kades baru yang tidak ikut dilantik karena masih menyisakan sengketa terkait hasil pilkades yaitu dari Desa Pager, Kecamatan Bungkal.

Berdasarkan siaran pers dari Pemkab Ponorogo, ada 198 desa mengikuti Pilkades Serentak 2019. Setelah dilaksanakan pemungutan suara akhirnya 198 kades terpilih. Pelantikan kades terpilih dibagi menjadi dua tahap yaitu 177 kades pada Jumat (14/6/2019) dan 78 kades pada Rabu (19/6/2019).

Ipong menjelaskan untuk kades Pager yang baru masih ada persoalan yang perlu diselesaikan sehingga belum bisa dilantik. Pihak-pihak terkait pilkades di Desa Pager seperti di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten telah menyatakan proses pilkades di desa itu sah sesuai aturan.

Selisih dua suara dan hilangnya dua kertas suara tidak membuat pilkades di desa itu tidak sah. Namun, karena beberapa waktu lalu terjadi aksi demonstrasi menggugat hasil pilkades di Desa Pager, sehingga panitia pilkades menyerahkan keputusannya kepada bupati.

Sesuai perbup, kata Ipong, bupati mempunyai waktu 30 hari kerja untuk menentukan keputusan atau berakhir tanggal 9 Juli 2019.

"Tapi saya berusaha akan memberikan keputusan sebelum itu. Jadi, sampai sekarang saya belum memberikan keputusan. Saya juga akan segera mengundang pihak-pihak terkait seperti para calon kades, pihak desa, dan semuanya untuk memberikan penjelasan kepada saya,” terang Ipong.

Kepada para kades yang telah dilantik, Bupati Ipong meminta mereka untuk segera menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes). Menurutnya penyusunan rancangan tersebut sangat penting karena kaitannya dengan dana dari negara. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya