Selamat! Jatim Provinsi Terbaik Nasional Penanganan Konflik Sosial 2019

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (dua kiri) menerima penghargaan yang diserahkan Menkopolhukam Wiranto di Jakarta, Kamis (16/5/2019). (Antara-Istimewa - Humas Pemprov Jatim)
18 Mei 2019 00:05 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, SURABAYA -- Pemerintah Pusat menganugerahkan penghargaan sebagai provinsi terbaik tim terpadu tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial tahun 2019 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Penghargaan itu sekaligus sebagai bukti keberhasilan Jatim mampu menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan pascapemilu serentak.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa pascapemilu serentak 2019 di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

"Ini adalah wujud keberseiringan antara doa para ulama dan kerja keras dari semua terutama forkopimda dan elemen strategis masyarakat," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Kamis malam.

Menurut Khofifah, penghargaan ini juga bentuk keberhasilan tim terpadu penanganan konflik sosial di Jatim, yakni Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kabinda, tokoh ulama, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat.

Gubernur Khofifah menjelaskan pemilu serentak 2019 di Jatim proses penghitungannya selesai sejak beberapa hari lalu sehingga hasilnya telah diketahui, mulai pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota legislatif tingkat I, II serta DPR RI.

Proses penghitungan hasil pemilu serentak di Jatim, kata dia, juga telah disampaikan di KPU Pusat dan ia percaya masyarakat bisa menghargai dan menerima hasil proses demokrasi yang sudah berjalan.

Dalam penanganan konflik sosial di Jatim, lanjut dia, berbagai upaya telah dilakukan, kemudian sinergitas dan kolaborasi dengan Forkopimda juga terus diperkuat.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyampaikan bahwa dalam penanganan konflik sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar prosedur dari setiap lembaga, tapi aksi dengan ikut turun ke lapangan diperlukan.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut Menko Polhukam Wiranto saat membuka Rakornas tersebut mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah untuk ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik sosial.

Oleh sebab itu konflik sosial harus diinisiasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas nasional, khususnya pascapemilu 2019.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya 

Sumber : Antara