BPJS Kesehatan Madiun Lunasi Utang Klaim Rp146 Miliar

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun, Tarmuji, saat menyampaikan rilis kepada wartawan di kantor cabang Madiun, Selasa (16/4 - 2019). (Madiunpos.com/Abdul Jalil)
18 April 2019 00:05 WIB Abdul Jalil Madiun Share :

Madiunpos.com, MADIUN -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Madiun telah membayar dana kapitasi dan tagihan klaim senilai Rp146 miliar. Pembayaran tersebut untuk melunasi tagihan klaim di 240 FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan 22 FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut).

Dengan pembayaran Rp146 miliar itu, pembayaran dana kapitasi dan tagihan klaim hingga April 2019 sudah lunas. Termasuk tagihan klaim di RSUD dr. Soedono yang mencapai Rp28 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun, Tarmuji, mengatakan BPJS Kesehatan pusat telah menggelontorkan dan senilai Rp11 triliun untuk membayar utang klaim jatuh tempo kepada rumah sakit.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga membayar senilai Rp1,1 triliun dalam bentuk kapitasi kepada FKTP.

Dari dana yang digelontorkan itu, kata dia, salah satunya untuk pelunasan dana kapitasi dan tagihan klaim di Kantor Cabang Madiun senilai Rp146 miliar.

Tarmuji menuturkan tagihan klaim untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut paling besar untuk RSUD Sogaten Kota Madiun senilai Rp7 miliar/bulan. Selanjutnya ada RSUD dr. Soedono yang klaimnya mencapai Rp6 miliar.

"Setelah adanya sistem rujukan online, pembayaran klaim paling tinggi ada di rumah sakit yang tingkatannya lebih rendah. Dulu sebelum ada rujukan online, paling besar klaimnya di RSUD dr. Soedono yang mencapai Rp11 miliar, tapi sekarang menjadi Rp6 miliar per bulan. Sedangkan RSUD di kabupaten/kota menjadi naik klaimnya," kata dia saat konferensi pers di Kantor BPJS Kesehatan Madiun, Selasa (16/4/2019).

Tarmuji menyampaikan hingga saat ini jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan sekantor cabang Madiun masih di angka 71% atau 2.329.367 orang. Sedangkan yang belum ikut kepesertaan masih sekitar 1.200.000 orang.

Dia menuturkan saat ini masih banyak peserta BPJS khususnya yang peserta bukan penerima upah (BPU) yang kerap menunggak pembayaran. Jumlahnya pun cukup besar yaitu sekitar 40% dengan nilai tunggakan mencapai Rp20 miliar.

"Waktu tunggakannya bermacam-macam. Ada yang sampai 12 bulan ke atas. Tunggakan dari peserta ini menjadi salah satu klaim BPJS ke rumah sakit juga terhambat," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Untuk itu, ada kemungkinan pembayaran non-kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.

Dengan dibayarnya utang klaim ini, kata dia, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi. Rumah sakit juga diharapkan bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien pengguna BPJS Kesehatan. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya