REI Jatim Ungkap RTRW Ganjal Pembangunan Rumah Bersubsidi

Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jatim, Danny Wahid (tengah), saat konferensi pers HUT ke-47 REI di Surabaya, Kamis (21/3 - 2019). (Bisnis/Peni Widarti)
22 Maret 2019 22:05 WIB Peni Widarti Madiun Share :

Madiunpos.com, SURABAYA -- Pemerintah pusat dan daerah diminta segera memperbarui Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mensinkronkan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) agar target program pembangunan 1 juta rumah bisa terealisasi. 

Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur (Jatim), Danny Wahid, mengatakan usulan perbaikan sistem perizinan bagi sektor properti itu rencananya disampaikan melalui REI Pusat dalam kegiatan HUT ke-47 REI yang dipusatkan di Jatim.

"Perizinan ini menjadi hal yang paling krusial dalam mengembangkan sebuah bangunan properti. Meski sudah ada program OSS tapi kenyataan di lapangan, khususnya sudah masuk ke daerah kota/kabupaten masih belum sinkron, sehingga dampaknya pada proses sertifikasi lahan, " katanya dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (21/3/2019).

Dia mencontohkan pemerintah pusat sudah membangun infrastruktur berupa jalan tol yang melewati jalur-jalur hijau persawahan, dan membuat pintu keluar tol. Hal tersebut dinilai menjadi peluang bagi pengembangan perumahan karena sudah terkoneksi dengan akses jalan.

Namun ketika pengembang akan membangun kawasan perumahan yang dekat akses tol tersebut, ternyata pemda setempat belum mengubah RTRW nya sehingga pengembang bisa tidak masuk untuk investasi.

"Waktu masuk OSS sudah connect, tapi pada saat akses ke perizinan di pemerintah tingkat 1 dan dan 2 ternyata mereka belum memasukan detail tata ruangnya. Mengingat itu masuk otonomi daerah maka dia harus merubah tata ruang yang sudah dibuatkan infrastruktur," jelasnya.

Danny Wahid meminta agar pemerintah daerah juga jangan bersifat rahasia agar investasi sektor properti terus bergulir. Dia menegaskan anggota REI sendiri sampai saat ini berkomitmen tidak akan mengembangkan investasi di suatu daerah dengan melanggar tata ruang.

Selain itu, lanjut Danny, ada kendala perizinan lain yang sulit disentuh yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sampai sekarang BPN susah disentuh. Kalaupun pemerintah sudah menggulirkan banyak sertifikat tanah itu termasuk sertifikat umum. Sementara untuk program rumah subsidi kan dikelola oleh pengembang tapi perlakuannya masih berbeda," imbuhnya.

Danny menambahkan kendala kedua yang akan digaungkan adalah penetapan harga rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang belum diputuskan pemerintah. Sebelumnya harga rumah FLPP adalah Rp130 jutaan. Rencananya pemerintah menaikkan menjadi Rp140 juta.

"Tapi dari hitungan ekonomis pengembang, idealnya harga rumah FLPP itu masuk di Rp156 juta sesuai dengan inflasi dan fixed income pekerja yang naik tiap tahun, termasuk harga lahan yang terus naik," ujarnya.

Sekretaris REI Jatim, Mirza Muttaqien, menambahkan hal lain yang cukup menjadi hambatan pertumbuhan sektor properti adalah sektor informal yang belum tersentuh oleh perbankan karena dianggap tidak bankable.

"Bank saat ini baru menyentuh KPR sekitar 30%, dan 70% nya belum tersentuh, malah disentuh oleh bank titil. Padahal potensi besar ada di sektor informal yang harus digarap. Untuk itu bank terutama BUMN perlu turun agar informal tergarap," katanya.

Tahun ini REI Jatim menargetkan bisa membangun rumah sederhana tapak (RST) bersubsisi sebanyak 20.000 unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi 2018 yang hanya mencapai 18.700 unit.

"Pembangunan RST ini terbanyak di Jember totalnya 2.002 unit, tahun ditingkatkan jadi 3.003 unit di Jember. Ini bisa terealisasi karena pemerintah kabupatennya terbuka dan aktif agar warganya bisa memiliki hunian," imbuh Mirza.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

Sumber : Bisnis.com