Jatim Tambah 8 Sektor Layanan Izin Online dan 2 Bakorwil

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim, Aris Mukiyono, saat meninjau layanan perizinan di UPT P2T Jatim di Surabaya, Kamis (14/3 - 2019). (Bisnis/Peni Widarti)
14 Maret 2019 22:05 WIB Peni Widarti Madiun Share :

Madiunpos.com, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya segera menambah delapan sektor layanan perizinan online terutama di daerah-daerah.

Hal itu sebagai bagian dari upaya pencegahan suap dan korupsi sekaligus menggenjot kinerja investasi yang ditarget tumbuh 10% tahun ini.

Adapun delapan sektor layanan yang akan ditambahkan dalam waktu dekat ini adalah pendidikan, tenaga kerja, peternakan, ESDM bidang geologi, air tanah, perhubungan, koperasi UKM dan cipta karya.

Khofifah mengatakan saat ini layanan online atau OSS (online single submission) sudah melayani 19 sektor di Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) pusat.

Namun, khusus pelayanan di empat bakorwil (Badan koordinator wilayah) yakni Malang, Jember, Madiun, dan Kediri hanya lima sektor yang sudah bisa dilayani yakni sektor kesehatan, PU dan Bina Marga, kesehatan, PU Sumber Daya Air, pertanian dan ketahanan pangan, serta perikanan dan kelautan.

"Tadi saya tanya pengunjung P2T, ternyata butuh layanan perpanjangan izin sekolah, ternyata dia dari Lamongan. Nah saya ingin agar sektor pendidikan ini didekatkan di bakorwil sebagai service point," ujar Khofifah seusai mengunjungi UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jatim, Kamis (14/3/2019).

Khofifah menambahkan penguatan layanan OSS ini merupakan bagian dari implemtasi rencana dan aksi pemberantasan korupsi 2019 yang telah dibahas bersama para gubernur, menteri, presiden, dan KPK.

Ada 3 hal yang akan menjadi fokus dalam pemberatasan korupsi yakni pertama perizinan OSS dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kedua adalah perencanaan keuangan dan ketiga adalah reformasi birokrasi.

Dia menambahka, selain menambah sektor layanan, Pemprov Jatim juga akan memperluas Bakorwil di 2 daerah lagi yakni di Bojonegoro dan Pamekasan sehingga totalnya akan ada 6 Bakorwil.

"Kita ingin mendekatan layanan ini dengan masyakarat langsung, termasuk ada layanan untuk complain handling di daerah-daerah," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim, Aris Mukiyono, mengungkapkan realisasi investasi di Jatim pada 2018 mencapai sekitar Rp154 triliunan, yang diperoleh dari investasi dengan fasilitas mencapai Rp40 triliunan dan nonfasilitas seperti UKM mencapai Rp90 triliunan.

"Dari realisasi tersebut, sebanyak 20% merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan 80% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)," katanya.

Dia menjelaskan, tahun lalu investor asing terbesar di Jatim yakni berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan terakhir China.

Selain memperkuat layanan perizinan, lanjut Aris, Pemprov Jatim juga menggandeng asosiasi pengusaha baik Kadin, Hipmi, dan Apindo guna menawarkan potensi investasi di Jatim.

"Kita coba gandeng stakeholder atau pengusaha karena kalau realisasi investasi ini dilakukan PTSP sendiri akan kesulitan, jadi kita butuh networking dengan asosiasi," jelasnya.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

Sumber : Bisnis.com