Pemkab Tulungagung Tak Buka Perekrutan PPPK Tahap I, Ini Penyebabnya

Syarat calon PPPK (Solopos - Galih Ertanto)
11 Februari 2019 16:05 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, TULUNGAGUNG -- Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap satu tak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penyebabnya, pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terlalu mepet dengan jadwal.

"Proses rekrutmen PPPK dibuka secara nasional sejak Jumat (8/2/2019), sementara pemkab menerima tembusan pada Kamis (7/2/2019), sehari sebelumnya. Itu pun via email. Terlalu mepet, kami tidak siap," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzy saat dimintai konfirmasi melalui telepon, Minggu (10/2/2019).

Indra Fauzy menyatakan bukannya Pemkab Tulungagung abai terhadap kebutuhan pegawai tenaga kontrak, melainkan karena kebijakan perekrutan PPPK tidak bisa diputuskan sepihak oleh eksekutif.

Sekda Tulungagung menambahkan perekrutan PPPK harus dikonsultasikan dulu dengan pihak legislatif (DPRD), karena menyangkut anggaran untuk pembiayaan proses perekrutan maupun anggaran lainnya.

"Itu kan harus dianggarkan dalam APBD. Sementara APBD harus dibahas terlebih dahulu dengan dewan, disetujui atau tidak. Jadi, rekrutmen PPPK tahap satu jelas tidak mungkin kami ambil," kata Indra Fauzy.

Dia menguraikan mepetnya jadwal yang diterima pemkab dan telah selesainya pembahasan anggaran selama setahun ke depan menjadi kendala bagi Pemkab Tulungagung untuk membuka rekrutmen PPPK.

Menurut Indra Fauzy, saat ini anggaran dalam APBD 2019 sudah ditetapkan bahkan sudah dilaksanakan.

Jika Pemkab Tulungagung memaksakan mengambil kesempatan pada rekrutmen PPPK tahap satu ini, ungkap dia, pemkab diperkirakan bakal kesulitan mencukupi kebutuhan anggaran untuk menggaji PPPK, apabila mereka lolos seleksi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tulungagung Arief Boediono mengatakan dalam rekrutmen PPPK yang dibuka tahun ini oleh BKN itu diperuntukkan honorer kategori 2 (K2).

"Honorer K-2 itu adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapatkan upah dari APBD/APBN," katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki BKD Tulungagung, terdapat 51 tenaga honorer K-2, di antaranya 31 honorer K2 guru dan sisanya honorer K2 nonguru. Sedangkan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Tulungagung sebanyak 82 tenaga.

Dalam rekrutmen PPPK ini yang dibutuhkan meliputi guru, tenaga infrastruktur, kesehatan, dan PPL.

"Di Tulungagung memiliki jumlah honorer K2 sebanyak 113 orang, meliputi honorer K2 guru sebanyak 31 orang, sedangkan PPL sebanyak 82 orang," katanya.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

Sumber : Antara