Tahun Ini Vokasi Industri Ditarget Libatkan 2.685 SMK dan 750 Perusahaan

Ilustrasi pelajar (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
08 Februari 2019 02:05 WIB Peni Widarti Madiun Share :

Madiunpos.com, SURABAYA -- Pemerintah Pusat berkomitmen mempercepat revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) bidang industri melalui pengembangan link and match dengan target melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 750 perusahaan dan 2.685 SMK sampai akhir 2019.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ikma) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Gati Wibawaningsih, mengatakan hingga kini jumlah perjanjian kerja sama vokasi industri telah mencapai 3.708 perjanjian, dari 2.074 SMK dengan 745 perusahaan industri.

“Termasuk perjanjian tersebut termasuk yang baru saja ditandatangani sebanyak 97 perusahaan dan 295 SMK di Jawa Timur,” katanya seusai peluncuran Vokasi Industri Tahap 2 Jatim di Surabaya, Kamis (7/2/2019).

Dalam kesempatan peluncuran Vokasi Industri Tahap-2 di Jatim yang digelar di kawasan industri SIER itu, Kemenperin juga kembali menghibahkan mesin dan peralatan untuk mendukung praktik di SMK dari 20 perusahaan industri kepada 113 SMK.

Lebih lanjut, Gati Wibawaningsih menerangkan dari perjanjian kerja sama antara perusahaan dan SMK di Jatim, nantinya satu SMK akan dibina oleh beberapa perusahaan industri sesuai dengan program keahlian masing-masing SMK.

“Sebelumnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah melakukan penandatanganan tentang Kelompok Kerja Revitalisasi SMK bidang industri guna mempercepat proses revitalisasi ini,” imbuhnya.

Gati mengungkapkan berdasarkan hasil monitoring dan program pendidikan vokasi industri pada 2018, ternyata sebanyak 92,86% SMK responden telah melakukan penyelarasan kurikulum, tapi hanya 64,74% SMK yang telah menerapkan kurikulum hasil penyelarasan tersebut lantaran masih terkendala pengaturan waktu.

“Selain itu, dari 47,15% SMK responden telah menggunakan modul hasil penyelarasan tapi hanya 44,29% yang menerapkan modul dengan pemahaman yang benar. Bahkan sebanyak 51,43% SMK responden belum dapat memenuhi kebutuhan peralatan sesuai standar minimum,” jelasnya.

Gati Wibawaningsih menambahkan pada tahun lalu, SMK yang telah menerima bantuan peralatan hanya 37,14% yang telah memanfaatkannya untuk proses pembelajaran karena terdapat beberapa kendala.

“Kendala yang banyak dihadapi SMK yang sudah menerima bantuan peralatan ini misalnya seperti mereka belum mendapat pelatihan pengoperasian alat, lalu karena listrik tidak memadai, ruangan belum siap, hingga sumber daya lainnya yang belum memadai,” jelasnya.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, menyampaikan saat ini di Indonesia tercatat ada 10.500 SMK swasta, sedangkan SMK negeri sebanyak 3.500 sekolah.

Diharapkan, dengan adanya program vokasi industri tersebut para lulusan sekolah tersebut nantinya tidak menjadi pengangguran karena sudah ada kepastian bekerja.

“Kami juga minta agar Dinas Pendidikan dan Kepala SMK untuk menata kelembagaan SMK dan melakukan refocusing ke bidang yang ditekuni sebagai core-business, bahkan mengganti juruasn yang tidak ada peminatnya maupun membuat jurusan yang memberikan peluang kerja,” imbuhnya.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

Sumber : Bisnis.com