Parkir di Kota Madiun Dikelola Pihak Ketiga, Setoran Jukir Naik

Sejumlah kendaraan parkir di depan RSUP dr. Sudono Kota Madiun, Sabtu (19/1 - 2019). (Madiunpos.com/Abdul Jalil)
01 Februari 2019 14:05 WIB Abdul Jalil Madiun Share :

Madiunpos.com, MADIUN -- Mulai Jumat (1/2/2019), pengelolaan lahan parkir di Kota Madiun dikelola pihak ketiga. Sejumlah juru parkir di Kota Madiun pun mulai waswas karena setoran mereka dinaikkan.

Salah seorang juru parkir di Jl. Panglima Sudirman Kota Madiun, Prasetyo, mengatakan telah bersiap untuk menaati peraturan yang ditentukan pihak ketiga pengelola lahan parkir di Kota Madiun.

Dia mengaku telah mengetahui mulai Jumat pengelolaan parkir dipegang PT Bumi Jatimongal Permai, bukan lagi Dinas Perhubungan setempat.

Prasetyo menyampaikan saat dikelola Dishub, setoran parkir yang harus dibayarkan per hari yaitu Rp42.000. Namun, nantinya ia harus setor ke perusahaan senilai Rp80.000 per hari. Dengan ketentuan tarif parkir yang sama sesuai Perda yaitu Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil.

Dia mengaku kenaikan setoran uang parkir memang cukup tinggi. Namun, ia optimistis bisa memenuhi target tersebut.

"Saya ini hanya dikasih lahan sekitar 50 meter di Jl. Panglima Sudirman, saya hanya jadi juru parkir mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB," ujar dia saat berbincang dengan Madiunpos.com, Kamis (31/1/2019).

Pria paruh baya itu mengaku hanya mendapatkan sekitar Rp100.000 per hari. Kemudian uang tersebut disetor ke Dishub Rp42.000 dan sisanya sebagai penghasilannya.

"Kalau nanti dipegang pihak ketiga saya setor Rp80.000. Tapi ada lah rizkinya," ujar dia.

Dia menyampaikan di lokasi tempatnya tidak terlalu ramai karena memang banyak kendaraan karyawan toko. Sehingga, ruang di pinggir jalan yang bisa digunakan untuk memarkir kendaraan hanya sedikit.

Hal senada juga dikatakan juru parkir di depan Pasar Besar Madiun, Karni. Dengan adanya pengelolaan yang berpindah ini tentu ada aturan baru.

Pria lansia itu mengaku tidak masuk dalam daftar yang ikut sebagai juru parkir dalam pengelolaan pihak ketiga itu. Ia mengaku bingung saat nanti tidak mendapat seragam dan tidak diperbolehkan menjadi jukir lagi.

Padahal, ia mengaku sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup dalam pekerjaan tersebut. "Saya ga dapat seragam. Ga tahu nanti. Setorannya juga meningkat. Kalau biasanya Rp42.000 nanti jadi Rp80.000," ujar dia.

Kepala Dishub Kota Madiun, Ansor Rasidi, mengatakan pengelolaan lahan parkir di Kota Madiun mulai 1 Februari ditangani pihak ketiga. Sehingga, pihak ketiga yang akan menyetor uang ke kas Pemkot Madiun.

"Dengan adanya pengelolaan pihak ketiga ini, tentunya akan meminimalisir juru parkir liar yang ada di Madiun," kata dia. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya