Jatim Perkuat Sektor Pertanian untuk Tekan Inflasi

Ilustrasi inflasi - deflasi (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
24 Januari 2019 10:05 WIB Peni Widarti Madiun Share :

Madiunpos.com, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menekan laju inflasi dalam lima tahun ke depan dengan cara memperkuat sektor pertanian dari hulu sampai hilir.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo mengatakan Jatim sangat optimistis dapat menekan laju inflasi terutama dari sektor pangan seperti beras.

Dia menyebutkan untuk menjaga inflasi tetap aman, tahun ini Jatim setidaknya harus punya stok beras 1 juta ton sejak November, sedangkan secara nasional harus punya 2,5 juta - 3 juta ton.

"Jatim itu bagian dari stok untuk Jakarta dan Indonesia bagian timur. Kalau ada stok 2,5 juta ton, maka harga beras bisa stabil terus terutama yang biasanya mengalami kenaikan adalah pada minggu ketiga November, Desember, Januari sampai minggu kedua Februari," ujarnya seusai mengikuti High Level Meeting TPID Jatim, Rabu (23/1/2019).

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, mengatakan dalam high level meeting TPID yang berlangsung di Hotel JW Marriott Surabaya tersebut membahas pencapaian inflasi selama kurun waktu lima tahun terakhir dan juga roadmap TPID lima tahun ke depan.

"Alhamdulillah, dalam lima tahun terakhir ini, inflasi Jatim selalu di bawah nasional, dan Jatim pun menjadi rujukan provinsi lainnya. Tahun ini, diperkirakan inflasinya Jatim masih sama lah seperti tahun lalu," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat laju inflasi tahun kalender Jatim di Desember 2018 mencapai 2,86%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender 2017 yakni 4,04%. Bahkan 2,86% lebih rendah dari target pemerintah yang dipatok 3% plus minus 1%.

Difi memaparkan terdapat sejumlah program penguatan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang akan dilakukan Pemprov Jatim.

Di antaranya seperti meningkatkan nilai tambah petani dari produk hulu menjadi produk hilir, memotong mata rantai perdagangan pangan dengan bekerja sama dengan market place online maupun memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Jatim ingin menjadi provinsi yang memiliki nilai tambah dan ada integrasi hulu hilir serta visi ke depan itu bagaimana membuat pertanian kita lebih efisien dengan memotong mata rantai perdagangan pangan," katanya.

Selain itu, lanjut Difi, pemerintah akan membantu membuat profiling para petani agar petani menjadi layak untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan.

"Kita masih ada PR untuk meningkatkan akses pembiayaan sektor pertanian, jadi kita mendorong untuk profilingnya gapoktan agar mereka dikenal oleh bank, termasuk rating petani," katanya.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya 

Sumber : Bisnis.com