15 Objek Pajak di Malang Ditempeli Stiker Menunggak Pajak

Papan reklame di Kota Malang dipasangi stiker karena pajak belum dibayar. (Bisnis/Istimewa)
29 November 2018 04:05 WIB Choirul Anam Madiun Share :

Madiunpos.com, MALANG — Gara-gara menunggak pajak daerah, sedikitnya 15 objek pajak daerah di Kota Malang, Jawa Timur, ditempeli stiker dan dipatok oleh petugas gabungan Sadar Pajak. 

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ade Herawanto mengatakan penempelan stiker dan pematokan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak (WP) yang bandel.

“Tapi kegiatan ini bukan semata tindakan represif, namun lebih persuasif sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Serta dalam upaya mengurangi tunggakan dan mengurai piutang Pemkot Malang,” katanya di sela-sela Operasi Gabungan (Ospgab) Sadar Pajak, Selasa (27/11/2018).

Tim Obsgab terdiri atas  unsur Pemkot Malang, seperti BP2D, Satpol PP dan DPM PTSP serta melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Malang, Denpom V/3 Brawijaya, dan Polres Malang Kota.

Dia menambahkan ada 15 titik menjadi sasaran Opsgab kali ini meliputi Wajib Pajak Kos, Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan (PBB). Mereka yang ditindak adalah para penunggak pajak daerah yang bandel dan sudah diberikan surat peringatan hingga tiga kali, namun tidak kunjung ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban.

Sementara itu, sasaran WP kos di antaranya tersebar di kawasan Jalan Simpang Borobudur, M.T. Haryono, Sigura-gura, Tlogomas, dan Joyo Utomo. Sedangkan WP Reklame di Jl. A. Yani, S. Parman hingga kawasan Soekarno-Hatta.

Kemudian sasaran WP PBB di kawasan Mergosono, Soekarno-Hatta, Bantaran, dan Glintung. Nilai tunggakan masing-masing beragam, mulai dari Rp20 juta sampai Rp220 juta.  Total nilai tunggakan yang menjadi sasaran kali ini di kisaran Rp1,009 miliar. 

Menurut Ade, karena tidak ada iktikad baik wajib pajak untuk memenuhi kewajiban, tim Opsgab langsung melakukan penempelan stiker dan memasang patok di lokasi usaha WP bersangkutan yang tidak boleh dilepas sebelum WP melakukan pelunasan.

Silakan KLIK dan LIKE di sini untuk menyimak lebih banyak berita Madiun Raya

Sumber : Bisnis Indonesia