Petani Tepian Hutan Ngawi Kesulitan Dapatkan Bibit dan Pupuk Bersubsidi

Anggota Komisi IV DPR Ibnu Multazam memberikan cenderamata kepada Administratur KPH Ngawi Dwi Kurnawanto (bertopi). (Antara/Istimewa)
02 November 2018 22:05 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, NGAWI -- Petani tepian hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Wono Mukti Ngawi mengeluh minim mendapat bantuan bibit dari pemerintah.

Selain itu, mereka juga sering tidak kebagian pupuk bersubsidi.

"Anggota petani LMDH sering tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, karena selama ini penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk LMDH diikutkan ke Gapoktan sehingga pada saat pembagian sering tidak kebagian," kata Ketua LMDH Sumber Wono Mukti, Suhebdi, dalam forum diskusi bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi IV Ibnu Multazam di Ngawi, Kamis (1/11/2018).

Menanggapi keluhan itu,Ibnu Multazam meminta Dinas Pertanian untuk melakukan pendataan keluasan dan kebutuhan masyarakat desa hutan. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kepada LMDH termasuk pupuk bersubsidi.

Ia berharap bantuan tersebut nantinya dimanfaatkan dengan baik, termasuk pupuk bersubsidi jangan sampai disalahgunakan.

Pada Kamis, Ibnu Multazam bersama beberapa pejabat dari kementerian terkait di antaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan kunjungan kerja, salah satunya di lokasi Penelitian Jati Unggul dan Agroforestry di petak 4k dan 7h RPH Gendingan, BKPH Walikukun, Perum Perhutani KPH Ngawi.

Direktur Operasional Perum Perhutani, Hari Priyanto, mengatakan, saat ini terdapat 80.000 hektare tanah kosong di wilayah Perhutani dan pihaknya optimistis mempercepat tutupan lahan tersebut, Perhutani sudah mengembangkan tanaman jati unggul yang disebut Jati Plus Perhutani (JPP).

"Daur atau masa tebang JPP sangat singkat. Yakni umur 15 tahun sudah bisa ditebang dan tanaman itu yang akan digunakan untuk menutup lahan kosong Perhutani," ujar Hari Priyanto di hadapan rombongan, Kamis.

Selain itu produktivitas JPP sangat tinggi, yakni per hektare sekitar 200 m3, jika dibanding dengan tanaman jati biasa. Perhutani sendiri sudah melakukan penelitian JPP sejak tahun 1997 yang diimplementasikan di lapangan pada tahun 2002 di KPH Ngawi, dan hasilnya sudah dipanen tahun 2015 lalu.

Ibnu Multazam memberikan apresiasi kepada Perhutani yang telah banyak berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk beraktivitas di hutan dengan bercocok tanam tanaman palawija.

Di lokasi penelitian jati unggul tersebut dia berharap kalau produksi kayu Perhutani melimpah maka harganya tidak terlalu tinggi. "Hal itu bisa menghidupkan perajin-perajin kecil untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga bisa meningkatkan perekonomian nasional," katanya.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

Sumber : Antara