Selamat! Pemkot dan Pemkab Madiun Raih Opini WTP dari Kemenkeu

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan materi tentang kondisi keuangan RI kepada santri Pondok Gontor di Ponorogo, Jumat (25/5 - 2018). (Istimewa/GontorTV)
29 September 2018 14:00 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, MADIUN -- Kementerian Keuangan memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, atas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah yang dinilai kredibel dan akuntabel.

Penghargaan berupa opini WTP tersebut diterima oleh Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta yang diserahterimakan melalui Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya pada Jumat (28/9/2018).

"Ini merupakan tindak lanjut predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pastinya ini suatu capaian luar biasa kita bersama," kata Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, Sabtu (29/9/2018).

Dikatakan capaian yang luar biasa, sebab, capaian tahun sebelumnya Kota Madiun hanya mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2016.

Ia berharap capaian tersebut tidak menurunkan kinerja pegawai, namun sebaliknya harus menjadi pemicu semangat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja lagi pada tahun mendatang.

Penghargaan opini WTP yang sama juga diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur dan diterima Bupati Madiun Ahmad Dawami di lokasi yang sama, Kantor Gubernuran Jawa Timur Ruang Rapat Hayam Wuruk, Jumat (28/9/2018).

Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan atas laporan keuangan Pemkab Madiun pada tahun 2017.

"Alhamdulillah, ini penerimaan WTP yang ke-4 kalinya dan ini juga merupakan bentuk komitmen teman-teman di pemerintah daerah untuk menjaga keuangan yang semakin lama makin baik," kata Ahmad Dawami.

Hasil ini, lanjutnya, merupakan komitmen Pemkab Madiun untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini sangat didukung oleh DPRD setempat.

Untuk itu, dia meminta jajarannya nantinya harus berorientasi maju sehingga penggunaan dan laporan anggaran pada tahun berikutnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Sumber : Antara