Bupati Madiun Wacanakan Moratorium Perekrutan Tenaga Honorer

Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro atau Kaji Mbing, berkenalan dengan ribuan PNS di Pendapa Ronggo Djoemeno Puspem Kabupaten Madiun di Mejayan, Selasa (25/9 - 2018) siang. (Madiunpos.com/Abdul Jalil)
25 September 2018 22:05 WIB Abdul Jalil Madiun Share :

Madiunpos.com, MADIUN -- Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro berencana menghentikan perekrutan tenaga honorer baik guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT) untuk sementara waktu.

Kebijakan moratorium ini diwacanakan mengingat jumlah tenaga honorer di Kabupaten Madiun mencapai 2.000 orang dengan anggaran daerah yang dikeluarkan untuk menggaji mereka mencapai Rp56 miliar.

Hal itu disampaikan saat acara sarasehan dan perkenalan bupati dan wakil bupati Madiun baru dengan ribuan pegawai Pemkab Madiun di Pendapa Ronggo Djoemeno Puspem Kabupaten Madiun di Mejayan, Selasa (25/9/2018) siang.

Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami, menyampaikan jumlah tenaga honorer di Kabupaten Madiun saat ini mencapai 2.000 orang. Tenaga honorer di Madiun sebagian besar merupakan guru yang mengajar di berbagai sekolah di wilayah Madiun.

Selama ini, Pemkab Madiun harus mengeluarkan anggaran senilai Rp56 miliar per tahun untuk menggaji 2.000 tenaga honorer itu. "Selama ini rekrutmen tenaga honorer ini berada di instansi masing-masing. Padahal Pemkab tidak tahu proses rekrutmennya seperti apa," ujar Kaji Mbing.

Atas dasar kebutuhan pelayanan, kata dia, tenaga honorer memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi, untuk saat ini perlu adanya penghentian sementara perekrutan tenaga honorer.

Dia menuturkan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 2.000 orang perlu dievaluasi terlebih dahulu terhadap beban kerja dan kebutuhan. Setelah dilakukan evaluasi, nantinya kalau memang dibutuhkan akan dilakukan rekrutmen.

Untuk perekrutan tenaga honorer, menurut Kaji Mbing, tidak lagi dilakukan oleh instansi yang membutuhkan. Nantinya rekrutmen tenaga honorer akan dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan nantinya akan dicatat. Sehingga BKD memiliki data valid untuk memetakan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Madiun.

"Saya ga bisa menjawab sekarang [kebijakan moratorium tenaga honorer]. Yang jelas kita perhatian dengan mereka [tenaga honorer]. Mereka dekat dengan saya. Saya mengerti betul kebutuhan mereka," jelas bupati yang baru dilantik pada Senin (24/9/2018) itu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto, mengatakan di Kabupaten Madiun ada 2.000 tenaga honorer. Pemkab Madiun setiap tahun mengeluarkan anggaran Rp56 miliar untuk menggaji 2.000 tenaga honorer tersebut.

Dia menuturkan tenaga honorer ini masih dibutuhkan karena jumlah PNS di Kabupaten Madiun belum mencukupi kebutuhan.

"Kalau GTT itu kan mereka mendapatkan dana BOS dan ada tunjangan dari Pemkab. Anggaran yang dikeluarkan Pemkab juga untuk menggaji PTT yang tersebar di seluruh OPD," jelas dia.

Tontro menyampaikan untuk sementara waku Pemkab Madiun berencana menghentikan rekrutmen tenaga honorer. Hal ini karena tahun ini akan ada rekrutmen CPNS di Pemkab Madiun.

Setelah rekrutemen CPNS selesai, BKD akan melakukan pemetaan terhadap pos-pos mana yang masih kekurangan tenaga. Setelah itu, baru kemudian ada rekrutmen tenaga honorer.

Menurut dia, kebutuhan terhadap tenaga honorer ini juga mendesak karena untuk memenuhi kebutuhan pegawai di setiap instansi. "Saat ini antara guru yang pensiun dengan guru yang masuk itu tidak seimbang. Untuk itu masih diberikan ruang untuk mengangkat guru honorer supaya kegitan di sekolah bisa berjalan," jelas Tontro. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya