5.551 Warga Bojonegoro Belum Rekam E-KTP

Proses perekaman data e/KTP. (Dukcapil.kemendagri.go.id)
06 September 2018 18:05 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, BOJONEGORO -- Sekitar 5.551 warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e/e-KTP) hingga 28 Agustus 2018. 

"Warga yang belum melakukan perekaman KTP-e selalu ada, sebab prosesnya selalu ada warga baru masuk usia 17 tahun yang wajib memiliki KTP-e," kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bojonegoro, Andrianto, di Bojonegoro, Kamis (6/9/2018).

Selain itu, lanjut dia, memang ada juga warga yang karena berbagai hal, seperti usia sudah tua yang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Jalan keluarnya kalau ada pemilu memanfaatkan surat keterangan pengganti KTP-e," ujarnya.

Data di kantor dispendukcapil menyebutkan dengan jumlah penduduk 1.308.440 jiwa, warga yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 1.096. 712 jiwa dan  jumlah total warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 1.091.151 jiwa per 28 Agustus 2018. 

Menurut dia, proses perekaman e-KTP berlangsung tidak hanya di dispendukcapil, tapi juga di kantor kecamatan. Namun untuk pencetakan e-KTP tetap di kantor dispendukcapil.

Dispendukcapil Bojonegoro, menurut dia, dalam pembuatan e-KTP tidak hanya melayani pencari KTP baru, tapi juga melayani warga yang melakukan pergantian e-KTP, disebabkan rusak, perubahan status dari layang menjadi kawin, peningkatan pendidikan dan lainnya.

"Proses pembuatan KTP-e mulai warga yang baru mencari KTP, warga pindah, KTP rusak, dan jumlahnya bisa puluhan ribu warga per tahunnya," ucapnya.

Meski demikian, ia mengaku tidak mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam pembuatan KTP-e bisa dilaksanakan di kecamatan.

"Kalau pembuatan KTP-e dilaksanakan di kecamatan, terjadi pemborosan," ujarnya.

Ia  memberikan gambaran peralatan komputer pembuatan e-KTP menelan biaya Rp50 juta/unit belum termasuk membayar petugas yang menata jaringan internet.

"Pemborosan lainnya terkait biaya membayar internet. Sebab, kalau di kecamatan hanya melayani pembuatan KTP-e dengan jumlah sedikit biaya untuk membayar internet tetap sama dengan yang jumlahnya banyak," jelasnya.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

 

Tokopedia

Sumber : Antara