Hindari Gagal Bayar, APBD Perubahan Bojonegoro 2018 Dikurangi Rp32 Miliar

ilustrasi anggaran. (Solopos/Dok)
07 Agustus 2018 16:05 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, BOJONEGORO -- Kekuatan APBD Perubahan 2018 Kabupaten Bojonegoro diturunkan menjadi Rp3,353 triliun, atau berkurang Rp32 miliar dibandingkan APBD 2018 yang ditetapkan sebesar Rp3,385 triliun.

"Pengurangan anggaran di dalam APBD Perubahan untuk menghindari pemerintah kabupaten [pemkab] gagal bayar," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, di Bojonegoro, Senin (6/8/2018).

Dia menambahkan dengan pengurangan anggaran di dalam APBD Perubahan 2018, kondisi APBD aman tidak akan terjadi gagal bayar sejumlah proyek pembangunan. Bahkan, lanjut dia, justru bisa terjadi APBD Perubahan 2018 akan mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau silpa.

"Silpa bisa terjadi kalau ada proyek yang tidak bisa terlaksana atau ada kelebihan anggaran proyek," ucap dia.

Herry menjelaskan penurunan anggaran di dalam APBD Perubahan 2018 juga dipengaruhi oleh penerimaan dari pendapatan dana bagi hasil (DBH) migas hanya terealisasi sebesar Rp942,3 miliar pada 2018.

Besarnya perolehan DBH migas tahun ini hanya terealisasi sekitar 70 persen dari target yang dipasang di dalam APBD 2018 sebesar Rp990 miliar.

"Pemkab berani memasang perolehan DBH migas sebesar Rp990 miliar dengan berbagai pertimbangan, karena Pemerintah Pusat masih memiliki tanggungan kekurangan bayar DBH migas," tuturnya.

"Perolehan DBH migas tahun ini tidak ada potongan, meskipun daerah masih memiliki kelebihan bayar DBH migas," ucapnya.

Menjawab pertanyaan, Herry mengatakan adanya penurunan alokasi angaran di dalam APBD Perubahan 2018 itu, sudah ditetapkan pemkab, tapi belum dibahas DPRD.

"Seyogyanya sekarang DPRD membahas APBD Perubahan agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar," ujarnya. Dia menambahkan kekuatan APBD 2017 mencapai Rp3,190 triliun, tapi terealisasi sebesar Rp3,032 triliun.

Meskipun demikian, ungkap dia, pada 2017 juga APBD mengalami silpa, disebabkan ada proyek yang tidak terlaksana dan kelebihan anggaran proyek.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya