2 Eks Napi Kasus Penipuan Mendaftar Caleg di Tulungagung

Ilustrasi caleg. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
31 Juli 2018 22:05 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, TULUNGAGUNG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Jawa Timur, mengonfirmasi adanya dua mantan narapidana kasus penipuan yang masuk dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) dalam bursa Pemilu Legislatif 2019.

"Ya, ada dua mantan napi ikut mendaftar melalui Partai Demokrat dan Golkar," kata Ketua KPU Tulungagung Suprihno seusai rapat paripurna penetapan bupati dan wakil bupati terpilih di kantor DPRD Tulungagung, Senin (30/7/2018).

Dia menerangkan setiap bacaleg yang pernah menjalani hukuman karena kasus pidana, wajib mengumumkannya di media cetak harian maupun nasional.

"Surat pernyataan itu harus dilampirkan ketika mendaftar, sekaligus surat keterangan dari pimpinan redaksi media yang digunakan, yang menyatakan jika bacaleg tersebut sudah mengumumkan kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi napi," tuturnya.

Lebih lanjut, Suprihno enggan menyebut nama bacaleg yang memiliki riwayat kasus pidana tersebut.

"Di situ dijelaskan bahwa itu terkait kasus penipuan. Dan persyaratan itu harus dipenuhi terakhir pada masa perbaikan Selasa [31/7/2018]," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, kedua bacaleg itu berinisial Bogi (Partai Demokrat) dan Riyanah (Partai Golkar). Keduanya, dalam kasus dan periode berbeda, pernah terjerat kasus pidana penipuan CPNS.

Suprihno menambahkan hingga Senin bacaleg yang melakukan perbaikan masih sekitar 50 persen dari jumlah bacaleg yang mendaftar sebanyak 561 bacaleg.

"Rata-rata bacaleg kekurangan surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit. Dimungkinkan besok semua bacaleg akan melengkapi semua berkas persyaratan," ucapnya.

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Tulungagung Sutomo mengakui adanya bacaleg yang diusung partainya pernah menjadi napi.

Namun, pihak parpol sudah memberitahukan kepada yang bersangkutan (bacaleg) untuk melengkap persyaratan yang diatur dalam PKPU nomor 20/2018 tentang pencalonan.

"Kami dari pihak parpol sudah memberitahukan tentang persyaratan itu, dan itu memang wajib dipenuhi oleh bacaleg itu. Nantinya semua keputusan lolos atau tidak kewenangan dari KPU sendiri," katanya. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

Tokopedia

Sumber : Antara