KPU Kota Madiun Utus 5 Pengacara Hadapi Mahardika-Arief di MK

Harryadin Mahardika/Arief Rahman (Madiunpos.com/Abdul Jalil)
24 Juli 2018 20:05 WIB Abdul Jalil Madiun Share :

Madiunpos.com, MADIUN -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun bersiap menghadapi gugatan paslon wali kota dan wakil wali kota Madiun, Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Kota Madiun sudah menyiapkan empat sampai lima pengacara untuk beracara di MK.

Gugatan paslon Mahardika-Arief dikabulkan MK dan akan segera disidangkan. Keputusan MK yang mengabulkan gugatan Pilkada Kota Madiun ini dikeluarkan pada Senin (23/7/2017), dengan registrasi perkara nomor 56/PHP.KOT-XVI/2018.

Tokopedia

Perlu diketahui, paslon yang mendapat perolehan suara terbanyak nomor dua di Pilkada Kota Madiun 2018 mengajukan gugatan pilkada ke MK. Dalam gugatan itu, Mahardika-Arief meminta MK membatalkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU setempat.

Ketua KPU Kota Madiun, Sasongko, mengatakan dirinya sudah mengetahui gugatan pilkada paslon Mahardika-Arief dari website MK. Sidang perdana terkait sengketa pilkada ini akan dilakukan di MK pada 26 Juli mendatang. Informasinya ada sekitar 10 sampai 12 daerah yang beracara di MK.

"Pada hari ini [24 Juli 2018], KPU Kota Madiun telah melakukan koordinasi ke KPU RI terkait persiapan beracara di MK," kata dia kepada wartawan, Selasa (24/7/2018).

Sasongko menuturkan pihaknya sudah menyiapkan satu tim kuasa hukum dengan jumlah empat sampai lima pengacara untuk beracara di MK. Tim juga telah menyiapkan beberapa jawaban terkait materi gugatan yang diajukan penggugat.

"Kami sudah menyusun dengan tim kuasa hukum mengenai jawaban yang akan disampaikan. Secara subtansi sudah disiapkan," jelas dia.

Materi jawaban yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan gugatan paslon nomor dua itu terhadap hasil rekapiltulasi yang dilakukan KPU. Untuk pembuktiannya, dia meminta masyarakat menunggu hingga proses persidangan.

Untuk hasil persidangan, bisa saja proses persidangan sampai selesai atau justru ada putusan sela. Hal itu tergantung bukti-bukti yang disampaikan pemohon.

Mengenai barang bukti yang akan dibawa pemohon atau paslon nomor dua itu, kata Sasongko, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Namun, dia menuturkan untuk jumlah penduduk kurang dari 250.000 seperti Kota Madiun, selisih perhitungan suara minimal 2%.

"Kita lihat saja nanti. Kita punya dasar untuk pembuktian rekapitulasi yang dilakukan benar. Formulir DB itu ditandatangani seluruh saksi paslon. Secara subtansi mereka mengakui apa yang dilakukan KPU sesuai," terang dia.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya