7 Pasangan Ikut Nikah Massal, Pemkot Madiun Klaim Kemiskinan Berkurang

Ilustrasi pernikahan (charlessledge.com)
12 Juli 2018 13:05 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, MADIUN -- Tujuh pasangan pengantin resmi menikah dalam acara nikah massal di Aula Kantor Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu (11/7/2018). Acara itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-100 Kota Madiun yang diperingati pada 20 Juni sekaligus sebagai agenda tahunan Pemkot Madiun.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan PA) Kota Madiun Heri Suwartono mengatakan dari tujuh pasangan yang menikah, satu pasangan berasal dari Kecamatan Manguharjo, sedangkan enam pasangan lainnya dari Kecamatan Taman.

Masing-masing pasangan sebelumnya telah melakukan akad nikah di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun pada hari yang sama. "Selain agenda tahunan, kegiatan nikah massal ini juga bagian dari progrm pengentasan kemiskinan warga," ujar Heri Suwartono.

Dia mengatakan jumlah pasangan yang ikut kegiatan nikah massal tersebut berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 12 pasangan. Hal tersebut menjadi salah satu indikator masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya di Kota Madiun mulai teratasi.

"Harapan kami namanya program pengentasan kemiskinan harus semakin berkurang. Ini berarti salah satu indikator bahwa program berhasil. Namun demikian memang namanya masyarakat perkotaan pasti menghadapi masalah sosial. Makanya setiap tahun kami anggarkan untuk program khitanan massal dan nikah massal," kata Heri.

Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto mengaku bangga dengan para pasangan pengatin yang mengikuti acara nikah massal gratis tersebut. Sebab, kata dia, ada yang sudah 23 tahun hidup bersama dan belum memiliki surat nikah resmi karena berstatus nikah siri.

Ia menilai nikah massal merupakan salah satu cara membangun Kota Madiun dari segi religi dan akhlak. Ia ingin agar para peserta tidak malu, sebab malah bagus karena telah sah secara agama dan hukum negara.

"Ini juga perlu kita legalkan dalam aspek hukumnya. Di sinilah sebenarnya negara harus hadir untuk memberikan suatu hak dan kewajiban berdasarkan hukum perkawinan," kata dia.

Pihaknya mengharapkan mereka setelah resmi menikah, bisa mewujudkan rumah tangga yang lebih harmonis dan bahagia.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

 

Tokopedia

Sumber : Antara