18.000 Warga Madiun di Luar Negeri Tak Bisa Mencoblos

Bupati Madiun Muhtarom (ketiga kiri) meninjau TPS 5 Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Rabu (27/6 - 2018). (Madiunpos.com/Abdul Jalil)
27 Juni 2018 16:05 WIB Abdul Jalil Madiun Share :

Madiunpos.com, MADIUN -- Sekitar 18.000 warga Kabupaten Madiun tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan bupati Madiun dan pemilihan gubernur Jawa Timur saat hari pemungutan suara, Rabu (27/6/2018). Hal itu karena mereka bekerja sebagai TKI di luar negeri. 

Hal itu disampaikan Bupati Madiun Muhtarom saat memantau pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di TPS 5, Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Rabu sekitar pukul 11.00 WIB.

Selain memantau di Jetis, sebelumnya bupati juga memantau pencoblosan di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo, Desa Bacem Kecamatan Kebonsari, dan Desa Nglandung, Kecamatan Geger. 

Muhtarom menyampaikan ada sebanyak 18.000 warga Kabupaten Madiun yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena menjadi TKI di luar negeri.

Untuk menghindari masalah terkait selisih suara, pihaknya meminta TKI tersebut didata by name by address. 

"Kalau terjadi masalah kan jelas urusannya. Makanya saya meminta untuk didata by name by address. Supaya tahu yang tidak menggunakan C6-nya," jelas dia. 

Saat memantau hingga pukul 11.00 WIB, bupati menyatakan sudah ada sekitar 50% pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Dia optimistis target KPU terkait tingkat partisipasi bisa terpenuhi mencapai 75%. Menurut Muhtarom, antusiasme masyarakat Madiun di Pilkada tahun ini cukup bagus. 

Ketua KPU Kabupaten Madiun, Wahyudi, membenarkan ada sekitar 18.000 warga Madiun tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena bekerja di luar negeri. Meski demikian, pihaknya optimistis target pemilih 75% tercapai. 

"Kami melihat dari C6 yang kembali ke kita. Semisal di Dolopo ada sekitar 4.000 C6 yang sudah kembali ke kita. itu karena di sana sebagai basis TKI," jelas dia. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya