Gerakan Bulan Panutan Lancar, PBB Bojonegoro Terkumpul Rp9,3 Miliar

Ilustrasi pajak. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
23 Mei 2018 01:05 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, BOJONEGORO-- Gerakan bulan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bagi pegawai negeri sipil, perangkat desa, juga tokoh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro berjalan lancar.

Per 30 April 2018, prolehan PBB-P2 Bojonegoro, Jawa Timur, sekitar Rp9,3 miliar atau 35,25 persen dari target sebesar Rp26.517.750.000.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Herry Sudjarwo, di Bojonegoro, Senin (21/5/2018), menjelaskan gerakan panutan yang digelar 16 April-17 Mei 2018, lanjut dia, membawa pengaruh adanya peningkatan perolehan PBB-P2, karena dari sekitar 12.000 PNS sebagian besar bersedia membayar PBB-P2.

"Tapi jumlah PNS ya tidak terlalu besar pengaruhnya, sebab di Bojonegoro ada 726.425 nomor objek pajak (NOP)," kata dia menjelaskan.

Ia membandingkan perolehan PBB-P2 tercapai sebesar Rp6,721 miliar per 17 April, namun naik menjadi Rp9,3 miliar pada 30 April.

"Pembayaran PBB-P2 sekarang juga mudah bisa langsung dengan sistem online," ujarnya.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Lasujono, di Bojonegoro, menjelaskan untuk mencapai target perolehan PBB-P2 pada 2018 itu pemkab mengirimkan surat kepada jajarannya yang berisi kegiatan bulan panutan pembayaran PBB-P2.

Di dalam surat yang disampaikan dinas,instansi, juga kecamatan, lanjut dia, seluruh jajaran pemkab terutama pegawai negeri sipil (PNS) harus membayar PBB-P2 lebih awal dengan tengat 16 April-17 Mei.

"Pemkab mengimbau jajaran perangkat desa di daerahnya juga tokoh masyarakat bisa membayar PBB-P2 lebih awal dibandingkan masyarakat umum," kata dia menegaskan.

Menurut dia, waktu pembayarannya masih panjang karena jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada 31 Agustus 2018.

Oleh karena itu, ia optimistis target PBB-P2 tahun ini sebesar Rp26.517.750.000, bisa tercapai, sebab target itu lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 tahun lalu sebesar Rp25.462.779.889 dengan jumlah 726.425 NOP.

"Sesuai ketentuan bagi yang terlambat membayar PBB-P2 akan dikenai sanksi denda 2 persen dari besarnya PBB-P2," ujarnya menegaskan.

Meski demikian, wajib pajak bisa mengajukan permohonan penghapusan sanksi denda dengan alasan yang bisa diterima, misalnya, tanaman padinya puso akibat bencana alam banjir.

"Pada pembayaran PBB-P2 tahun lalu banyak masyarakat yang terlambat membayar kemudian mengajukan permohonan penghapusan sanksi denda," ucapnya.

Sumber : Antara