Ditolak Gubernur, Pembahasan Raperda Dana Abadi Migas Bojonegoro Disetop

Ilustrasi Peraturan Daerah atau Perda. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
26 April 2018 03:05 WIB Newswire Madiun Share :

Madiunpos.com, BOJONEGORO -- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang Dana Abadi Migas dihentikan mengacu pada keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang menolak raperda itu.

"Kebijakan pemkab ya harus sejalan dengan penetapan Gubernur Jawa Timur terkait dana abadi migas," kata Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Yayan Rochman di Bojonegoro, Rabu (25/4/2018).

Menurut dia, surat dari Gubernur Jawa Timur terkait penolakan pembahasan Raperda tentang Dana Abadi Migas tembusannya juga diterima DPRD.

"Pemkab juga mengirimkan surat Gubernur Jawa Timur kepada DPRD untuk membahas lebih lanjut raperda dana abadi migas. Tapi, sampai hari ini DPRD belum menjadwalkan pembahasan kelanjutan raperda dana abadi migas," ujarnya menjelaskan.

Pemkab, menurut dia, belum tahu pasti jumlah keuntungan yang akan diterima dari penyertaan modal atau participating interest (PI) minyak Blok Cepu. Alasannya keuntungan penyertaan modal Blok Cepu masih dalam proses audit BPK dan dikonsultasikan dengan lembaga konsultan indipenden.

Kasubag Perundang-Undangan Pemkab Bojonegoro Muslim wahyudi membenarkan di dalam surat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada pokoknya berisi rekomendasi raperda tentang dana abadi migas pembahasannya harus dihentikan.

Pertimbangannya pemkab belum memasukkan rencana investasi jumlah dana abadi migas dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

Kata dia, raperda tersebut mengikat selama 50 tahun tidak bisa diubah, padahal perda tidak boleh mengikat untuk tidak boleh ada perubahan. Selain itu, dana abadi migas belum ada dasar hukumnya, apalagi dengan jumlah yang cukup besar.

"Pergantian bupati berjalan lima tahun sekali dan selalu ada perubahan perda. Tapi raperda dana abadi migas melarang diubah," ucapnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pemkab akan menerima keuntungan dari penyertaan modal atau P" minyak Blok Cepu, pada 2019. Besarnya perolehan keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu bisa mencapai Rp5 triliun.

Mantan Bupati Bojonegoro Suyoto sebelumnya menjelaskan program pemkab terkait raperda dana bagi migas sebagai usaha mengamankan keuntungan dalam pengelolaan minyak BloK Cepu, agar tidak habis ketika produksi minyak berhenti.

"Adanya dana abadi migas bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), kesehatan juga berbagai keperluan lainnya," ucapnya.

Sumber : Antara