Kades Madiun Resah dengan Oknum Wartawan dan LSM Gadungan yang Kerap Minta Uang

Ilustrasi foto: www.google.co.id/imglanding?qpemerasan&imgurlhttp://www.primaironline.com -
21 November 2017 07:05 WIB Abdul Jalil Madiun Share :

Sejumlah kepala desa di Madiun resah terhadap aksi wartawan dan LSM ilegal yang kerap meminta uang.

Madiunpos.com, MADIUN -- Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Madiun mengaku resah dengan oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, dan Ormas gadungan yang kerap meminta uang.

Mereka mengadukan keresahan itu kepada anggota DPRD Kabupaten Madiun dari Fraksi PDIP, Suprapto. Suprapto mengaku kerap mendapat aduan dari kepala desa yang dipalak oknum wartawan, LSM, maupun Ormas.

"Banyak kepala desa yang mengeluh, banyak oknum yang mengaku dari LSM dan wartawan yang meminta uang. Kadang-kadang mengada-ada, intinya minta uang transportasi," kata Suprapto, Senin (20/11/2017).

Dia menuturkan keluhan mengenai hal ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam kasus pemerasan ini, biasanya ada oknum yang datang dari luar kota dan sengaja mampir di kantor desa untuk meminta uang.

Suprapto berharap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki data organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, maupun wartawan yang bertugas di Kabupaten Madiun. "Selain itu, Dinas Kominfo harusnya memiliki daftar reporter yang bertugas di Madiun," jelas dia.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Madiun, Agus Budi Wahyono, mengatakan segera membentuk tim untuk mendata ormas dan LSM di Kabupaten Madiun. Jumlah LSM dan ormas di Madiun saat ini tercatat 70 lembaga.

"Kami akan melakukan pendataan dan verifikasi seusai dengan Permendagri No. 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi [Siormas]," kata dia.

Dia juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pengurus LSM yang sudah terdaftar di Madiun. Kepala Diskominfo Kabupaten Madiun, Sawung Rehtomo, mengatakan segera mendata dan memverifikasi ulang wartawan yang bertugas di Kabupaten Madiun. Dia akan bekerja sama dengan Dewan Pers untuk melakukan verifikasi ini.